Komisi X DPR RI yang membidangi Pendidikan, Pariwisata, Perpustakaan, Pemuda dan Olah Raga, dalam Rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, masa reses persidangan I tahun sidang 2009-2010 melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.

            Dalam kunker tersebut, Komisi X mendesak kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian khusus kepada penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan (Vokasi). Pendidikan Vokasi diharapkan dapat menciptakan siswa yang ahli, terampil, dan siap kerja. “Pendidikan vokasi diharapkan dapat menjawab kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan siap kerja yang diinginkan perusahaan,” kata Wakil Ketua Komisi X Abdul Hakam Naja, saat memimpin Tim Kunker di Jawa Tengah.

            Menurut Abdul Hakam Naja, Komisi X sedang merencanakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kejuruan. Ini sebagai upaya mengintergrasikan sektor pendidikan yakni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pendidikan tinggi, dengan sektor industri. Untuk itu, DPR akan segera membentuk Panitia Kerja pendidikan kejuruan yang bertugas menyusun rekomendasi.

            Panja bertugas menyususn cetak biru rencana pendidikan kejuruan jangka panjang. Catak biru itu meliputi perencanaan anggaran, prasarana dan sarana, serta integrasi penyerapan tenaga kerja lulusan SMK dari hulu ke hilir.

            “Kami berharap penyusunan undang-undang itu membuat pemenuhan komposisi 60% pendidikan vokasi dan 40% pendidikan umum lekas tercapai,” kata Amduk hakim Naja.

            Namun, dia mengatakan hingga saat ini masih dalam perdebatan apakah dijadikan undang-undang, Peraturan pemerintah, atau kebijakan. Hakam menegaskan yang terpenting adalah panja terbentuk terlebih dahulu sehingga dapat segera dibahas secara konprehensif antara DPR dengan pemerintah.

            Hakam menyatakan dalam penyususnan perundangan ini, Jawa Tengah Kota Solo pada khususnya akan menjadi rujukan. Karena solo dapat dinilai telah matang dan siap dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan, terlebih dengan perencanaan sebagai kota vokasi. Selain itu, dia juga sangat beraspresiasi dengan telah dimulai pembangunan Solo Techno Park (STP) sebagi integrasi antara pendidikan dengan dunia kerja.

            Saat Mengunjungi SMK 2 Surakarta, Anggota Komisi X DPR RI sangat kagum dengan potensi yang ditunjukan oleh siswa. Mereka telah berhasil merakit Labtop. “ini tenaga kerja potensial yang dapat menjadi dicari perusahaan,” kata Parlindungan Huta Barat (F-PD). Menurutnya perusahaan mencari Sumber Daya Masunia yang terampil dan siap bekerja.

UN

            Mengenai polemik penyelenggaraan Ujian Nasional (UN), Anggota DPR RI Noura Dian Hartatony, mengatakan Komisi X meminta Pemerintah menggelar UN dengan mengacu kepada syarat-syarat tertentu. Salah satu kondisi yang mendasarinya adalah perbedaan kualitas pendidikan di masing-masing daerah di Indonesia.

            UN tahun 2010 boleh tetap dilaksanakan tetapi dengan mengacu pada syarat-sayarat tertentu. “Perbedaan kualitas pendidikan di masing-masing daerah di Indonesia berbeda. Hal itu menjadi pertimbangan dalam persyaratan yang kami ajukan,” katanya dalam kunjungan kerja di Jawa Tengah.

            Syarat yang diajukan kepada Deapartemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) terkait kondisi itu, salah satunya pembedaan kualitas soal UN di setiap daerah. “Belum meratanya kualitas pelayanan pendidikan di setiap daerah menjadi alasan adanya syarat tersebut”, ujarnya.

            Selain itu, DPR mengajukan syarat lainnya, seperti penentuan hasil kelulusan tidak hanya ditentukan dengan hasil UN. “Hasil laporan pendidikan, hasil kegiatan sekolah, dan prestasi di luar sekolah sebaiknya dijadikan perameter penentuan kelulusan,“ tandasnya.

            Menurut Naura dari Fraksi Partai Gerindra, hal itu dapat menentukan kelulusan yang mengakodasi kemampuan dan bakat siswa. “Sistem pendidikan di Indonesia hingga saat ini belum mengakodasi hal tersebut, sehingga bakat, minat, Dn spesialisasi siswa masih belum dihargai,” tuurnya. Dia berharap Dapdiknas dapat merespon, untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. 

Pariwisata

            Dalam Kunjungan Komisi X DPR RI di Jawa Tengah, Tim juga mengunjungi desa wisata Candirejo, yang keberadaannya 1 Km dari candi Borobudur.

            Eko Hendro Purnomo (F-PAN) menginginkan keberadaan Candi Borobudur dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang tinggal di sekitar bangunan peninggalan sejarah Abad VIII itu.

            Namun menurut Sariyan Adi Yanto, tokoh pemuda desa Candirejo, candi Borobudur dikelola hanya sebagai industri pariwisata, tetapi belum menimbulkan efek yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sekitar. “Dari 21 kecamatan di Kabupaten Magelang, indeks pendapatan per kapita Kecamatan Borobudur peringkat 17,” keluhnya.

            Saat menerima Kunungan kerja Komisi X DPR RI, di Padepokan Watu Tambak, dia memaparkan potensi Candirejo sebagai desa wisata. Pengembangan pemasaranya masuk jaringan Ecotoursm yang beranggotakan 15 provinsi.

            Banyak wisatawan termasuk dari mancanegara yang rekreasi ke desa di kaki Pegunungan Menoreh itu. Desa wisata tersebut berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Perintisnya antara lain Slamet Tugiyanto, peraih Kalpataru dari Presiden SBY.

            Pemasukan desa dari aktivitas Desa Wisata tahun ini sudah Rp.210 Juta. Jumlah ini hampir tiga kali lipat dari besarnya Alokasi Dana Desa daro Pemkab Magelang, yang dikucurkan ke desa ini hanya sebesar Rp.87 juta/tahun.

            Kepala Unit Taman Wisata Candi Borobudur Pujo Suwarno mengaku selama ini kegiatan wisata berbasis masyarakat memang masih bersifat parsial sektoral. Karenanya, dalam waktu dekat persoalan ini akan dibawa ke Rapat Koordinasi Nasional (rakornas) pariwisata nasional. “Kita akan upayakan kegiatan wisata berbasis masyarakat di sini bisa sinergi satu sama lain, dengan Pemerintah Pusat sebagai koordinatornya. Sebagai percontohan, lima desa di sekitar Borobudur akan dijadikan desa binaan, dari sisi peningkatan kualitas produk dan kesenian,” katanya. (as)